JAKARTA, 2 Maret 2026 – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) membantah keras tudingan yang menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi ajang "bancakan" politik atau sekadar alat kepentingan elite tertentu. Pemerintah menegaskan bahwa program nasional ini dijalankan dengan transparansi tinggi dan pengawasan ketat guna memastikan manfaatnya sampai kepada masyarakat.
Isu ini mencuat setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) menengarai adanya afiliasi sejumlah yayasan mitra program dengan partai politik, aparat, hingga tokoh elite. Narasi tersebut memicu perdebatan di media sosial yang menyoroti potensi konflik kepentingan dalam distribusi anggaran program.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, menjelaskan bahwa secara regulasi tidak ada larangan bagi tokoh publik, organisasi, maupun pihak yang berafiliasi dengan partai politik untuk terlibat dalam pelaksanaan MBG. Namun, ia menekankan bahwa setiap mitra wajib memenuhi standar mutu, keamanan pangan, dan prosedur verifikasi yang ketat.
"Partisipasi pihak tertentu tidak serta-merta menjadi bukti dominasi kepentingan politik. Setiap yayasan yang terlibat diwajibkan memenuhi standar transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana yang nilainya mencapai miliaran rupiah per bulan," ujar Nanik dalam keterangannya.
Guna memitigasi risiko penyimpangan anggaran, BGN menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pendampingan sejak dini. Langkah preventif ini mencakup pengawasan tata kelola, sistem distribusi, hingga pemantauan aliran dana guna mencegah praktik korupsi.
Selain fokus pada pemenuhan nutrisi, pemerintah juga meluruskan kritik yang menyebut program ini minim dampak edukatif. Program MBG dirancang sebagai skema gizi terintegrasi yang mengajarkan siswa mengenai pola makan sehat, kebiasaan hidup bersih, serta kedisiplinan. Pendekatan holistik ini diharapkan dapat meningkatkan konsentrasi belajar dan angka kehadiran siswa di sekolah.
Sasaran utama program ini adalah kelompok rentan, terutama anak-anak dari keluarga kategori desil 1–2, siswa berisiko putus sekolah, serta balita penderita stunting. Melalui asupan gizi yang optimal, pemerintah optimistis program ini akan menjadi fondasi penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia menuju visi Indonesia Emas 2045.
Pemerintah berkomitmen untuk terus menjalankan program MBG dengan prinsip akuntabilitas dan pengawasan berlapis, memastikan setiap rupiah anggaran negara dikonversi menjadi manfaat nyata bagi kesehatan dan pendidikan generasi mendatang.
