JAKARTA – Penunjukan Hashim Djojohadikusumo sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Taman Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto memicu dinamika di ruang publik. Posisi strategis ini dinilai krusial dalam menentukan arah baru pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia, di tengah perdebatan antara potensi konflik kepentingan dan kebutuhan reformasi tata kelola.
Kritik bermunculan di media sosial yang menyoroti hubungan kekerabatan Hashim sebagai adik kandung Presiden. Narasi yang berkembang mengaitkan penunjukan ini dengan kekhawatiran akan adanya pengaruh "bisnis keluarga" dalam lingkaran kekuasaan. Selain itu, aktivis lingkungan juga mencemaskan potensi ekspansi perkebunan sawit di wilayah sensitif, khususnya di Papua, yang dikhawatirkan dapat mengancam ekosistem hutan yang rentan.
Menanggapi hal tersebut, pemerintah menegaskan bahwa pembentukan Satgas Taman Nasional adalah langkah strategis untuk mengatasi keterbatasan pendanaan konservasi. Saat ini, Indonesia memiliki 57 taman nasional dengan luas total mencapai 18 juta hektare yang membutuhkan pengelolaan intensif.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menekankan perlunya transformasi model pembiayaan agar kawasan konservasi tidak terus-menerus menjadi beban anggaran negara (cost center). "Selama ini taman nasional cenderung menjadi pusat biaya. Ke depan, kita dorong agar lebih mandiri dan produktif secara ekonomi tanpa mengorbankan fungsi ekologisnya," ujar Raja Juli dalam keterangannya.
Melalui Satgas ini, pemerintah berencana memperkenalkan skema pembiayaan inovatif, termasuk pengembangan ekowisata dan kemitraan terbatas dengan sektor swasta. Langkah ini bertujuan mewujudkan konsep Taman Nasional Kelas Dunia, di mana kelestarian alam terjaga sekaligus memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat lokal.
Dukungan terhadap transformasi ini juga datang dari sektor non-pemerintah. CEO Yayasan WWF-Indonesia, Aditya Bayunanda, menyatakan bahwa skema pembiayaan inovatif merupakan kunci untuk menjaga keberlanjutan ekosistem sekaligus menjawab tantangan perlindungan spesies di tengah tekanan ekonomi global.
Terkait kapasitas personal, pemerintah menilai penunjukan Hashim berbasis pada rekam jejaknya yang panjang di sektor energi dan sumber daya alam melalui Arsari Group. Pengalaman Hashim dalam memimpin perusahaan internasional dinilai menjadi modal penting untuk mengelola sektor strategis secara profesional dan transparan.
Secara legal, pembentukan satgas ini telah diperkuat melalui Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026. Komitmen ini juga mendapat dukungan internasional, di antaranya pendanaan sebesar 2 juta poundsterling dari Pemerintah Inggris, serta alokasi domestik senilai 120 juta dolar AS untuk penguatan taman nasional.
"Ini menunjukkan komitmen konkret pemerintah di tengah tekanan global," ungkap Hashim dalam sebuah pernyataan resmi.
