CIBINONG – Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan bahwa transformasi kualitas bangsa harus berakar pada pembenahan sistem pendidikan yang dimulai dari tingkat ruang kelas. Hal tersebut disampaikannya usai memimpin upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tingkat Kabupaten Bogor tahun 2026 di Taman Makam Pahlawan (TMP) Pondok Rajeg, Cibinong, Senin (4/5/2026).
Dalam sambutannya, Rudy memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh guru yang ia nilai sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Menurutnya, keberhasilan para pemimpin daerah, aparat TNI-Polri, hingga pejabat pemerintahan saat ini merupakan buah dari dedikasi para guru yang mendidik sejak usia dini.
"Bila ingin memperbaiki bangsa, maka perbaikilah sistem pendidikannya. Bila ingin memperbaiki sistem pendidikan, maka mulailah dari ruang kelasnya," ujar Rudy Susmanto.
Rudy memaparkan bahwa Kabupaten Bogor menghadapi tantangan besar dalam pembangunan sektor pendidikan. Dengan cakupan wilayah luas yang terdiri dari 40 kecamatan, 416 desa, dan 19 kelurahan, serta populasi mencapai 6,19 juta jiwa, pemerataan kualitas pendidikan menjadi prioritas utama.
Terkait infrastruktur, Rudy menyampaikan terima kasih atas perhatian Presiden Republik Indonesia yang telah memberikan bantuan khusus untuk revitalisasi sekolah-sekolah di Kabupaten Bogor. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor pun terus melakukan langkah-langkah strategis dalam menyempurnakan sistem pendidikan serta memperbaiki fasilitas yang ada.
"Selain pembangunan fisik sekolah, Pemkab Bogor juga berupaya meningkatkan kapasitas dan kualitas tenaga pengajar agar mutu pendidikan semakin baik," tambahnya.
Menjelang pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2026, Rudy menegaskan komitmen Pemkab Bogor untuk menciptakan proses yang transparan, lancar, dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme (KKN). Ia menekankan pentingnya kesetaraan fasilitas dan kualitas pendidikan bagi seluruh anak di wilayah Kabupaten Bogor.
Selain pendidikan formal, Rudy juga menyoroti peran krusial pendidikan nonformal, seperti pondok pesantren dan majelis keagamaan, dalam pembangunan sumber daya manusia. Ia mendorong pemerintah desa untuk mengoptimalkan bantuan keuangan infrastruktur desa tahun 2026 guna mendukung fasilitas lembaga keagamaan yang belum terdata langsung oleh pemerintah kabupaten.
"Pembenahan pendidikan tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat dan membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat," tutupnya.
