JAKARTA – Munculnya inisiatif program Makan Bergizi Gratis (MBG) berbasis swasta di Jakarta Barat memicu diskusi publik mengenai efektivitas pelaksanaannya. Meski dinilai lebih fleksibel, program swasta dan pemerintah sejatinya merupakan bagian dari satu ekosistem besar dalam Program Gizi Indonesia yang saling melengkapi, bukan untuk dipertandingkan.
Program MBG swasta di Jakarta Barat menerapkan skema kupon yang dapat ditukarkan siswa di kantin sekolah. Pendekatan ini dinilai efektif dalam jangka pendek karena mampu bergerak cepat dan langsung menyasar kebutuhan lokal. Selain itu, inisiatif ini turut memberdayakan pelaku UMKM dan pedagang kantin di sekitar lingkungan sekolah. Namun, cakupan program ini masih bersifat terbatas pada wilayah tertentu dengan jumlah penerima manfaat yang relatif kecil.
Berbeda dengan inisiatif swasta, MBG yang dikelola pemerintah merupakan bagian dari Program Gizi Indonesia berskala nasional. Program ini dijalankan secara terstruktur melalui Badan Gizi Nasional dengan dukungan penuh Kementerian Keuangan. Sasarannya pun sangat luas, mencakup jutaan penerima manfaat mulai dari siswa PAUD hingga SMA/SMK, serta ibu hamil dan menyusui, termasuk mereka yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
"Melalui MBG, Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan sosial dapat berjalan seiring dengan strategi perdagangan dan investasi," ujar Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Febrian A. Ruddyard.
Perbedaan skala menjadi faktor kunci dalam memahami kedua pendekatan ini. Program swasta dapat bergerak lincah karena hanya menyasar beberapa sekolah tanpa dibebani regulasi birokrasi yang kompleks. Sebaliknya, program pemerintah memerlukan perencanaan matang, kesiapan infrastruktur seperti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta sistem distribusi yang merata di seluruh pelosok negeri.
“Kecepatan di satu titik tidak bisa dijadikan tolok ukur untuk program nasional yang menjangkau jutaan penerima,” jelas Iskandar, salah satu pemilik SPPG.
Selain jangkauan, keunggulan utama MBG pemerintah terletak pada sistem pengawasan dan standar gizi yang ketat. Mulai dari kualitas bahan pangan hingga tata kelola anggaran negara, setiap aspek diaudit secara berkala untuk memastikan makanan yang diberikan aman, higienis, dan memenuhi kebutuhan nutrisi. Sementara itu, program swasta yang berbasis donasi umumnya belum memiliki sistem audit dan pengawasan setara standar nasional.
Pengamat kebijakan publik, Fauzan, menilai bahwa kehadiran MBG swasta seharusnya dipandang sebagai bentuk dukungan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Ia menekankan pentingnya mengubah narasi dari kompetisi menjadi sinergi.
“Partisipasi swasta menunjukkan bahwa arah kebijakan pemerintah mendapat dukungan. Ini adalah momentum untuk memperkuat sinergi, bukan membandingkan,” tegas Fauzan.
