JAKARTA – Keikutsertaan Indonesia dalam forum Board of Peace (BoP) memicu diskursus publik di tengah munculnya desakan agar pemerintah menarik diri dari forum tersebut. Meski menuai pro dan kontra, sejumlah analis menilai posisi Indonesia di dalam BoP memiliki nilai strategis, terutama sebagai instrumen mitigasi konflik di Timur Tengah dan upaya memperjuangkan kemerdekaan Palestina dari jalur diplomasi internal.
Polemik ini mencuat menyusul adanya informasi mengenai ultimatum dari aliansi mahasiswa BEM UI kepada Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan penelusuran, tuntutan tersebut mengemuka di media sosial dan mengutip pernyataan pengamat Timur Tengah, Dina Sulaeman, yang mendesak pemerintah segera keluar dari BoP serta membatalkan rencana pengiriman pasukan ke Gaza. Meski demikian, hingga saat ini belum ditemukan pernyataan resmi di akun utama organisasi mahasiswa tersebut.
Menanggapi tekanan tersebut, pengamat hubungan internasional menilai keikutsertaan Indonesia dalam BoP tidak boleh dipandang sekadar sebagai bentuk keberpihakan politik. Sebaliknya, langkah ini merupakan strategi diplomasi aktif untuk memahami dinamika geopolitik global secara langsung dan membaca arah kepentingan negara-negara besar.
“Dengan berada di dalam forum seperti BoP, Indonesia tidak hanya menjadi pengamat, tetapi memiliki ruang untuk memengaruhi arah kebijakan global,” ujar seorang analis kebijakan luar negeri dalam keterangannya.
Posisi Indonesia di BoP juga dinilai memberikan keuntungan sebagai "mata dan telinga" negara dalam memantau dinamika konflik internasional. Melalui akses informasi langsung dari forum global ini, Indonesia dapat mengawal agar kebijakan internasional tidak merugikan posisi Palestina, sekaligus menyuarakan kepentingan dunia Islam dan negara berkembang.
Sumber diplomatik dari Kementerian Luar Negeri RI menegaskan bahwa keikutsertaan ini penting untuk memastikan kebijakan global tetap mempertimbangkan keadilan bagi Palestina. Hal ini sejalan dengan langkah pemerintah yang mengedepankan prinsip kehati-hatian, termasuk dalam rencana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza yang memerlukan kalkulasi matang terkait risiko geopolitik dan stabilitas kawasan.
Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan telah menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia di forum internasional tetap berlandaskan pada dukungan teguh terhadap kemerdekaan Palestina. Kebijakan luar negeri Indonesia dibatasi secara tegas: tidak terlibat dalam konflik bersenjata, tidak bertujuan melucuti pihak tertentu, dan sepenuhnya fokus pada misi kemanusiaan serta perdamaian.
Di sisi lain, sejumlah pihak menilai ultimatum yang dilayangkan kelompok mahasiswa cenderung mengabaikan kompleksitas diplomasi global. Keputusan strategis terkait keanggotaan dalam forum internasional memerlukan proses koordinasi lintas negara dan analisis mendalam terhadap dampak jangka panjang bagi posisi Indonesia di mata dunia.
Melalui strategi "diplomasi dari dalam" ini, Indonesia berupaya memperkuat perannya sebagai aktor perdamaian yang aktif. Langkah ini menegaskan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia tidak bersifat reaktif, melainkan dirancang secara strategis untuk memberikan dampak nyata bagi stabilitas Timur Tengah dan kemerdekaan Palestina.
