Jakarta – Pemerintah Indonesia resmi bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace/BOP), sebuah badan internasional yang dibentuk untuk mengawal proses perdamaian pascakonflik dan rekonstruksi wilayah tersebut. Langkah ini ditegaskan sebagai upaya memperkuat posisi diplomasi Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina sekaligus memperluas akses bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.
Keputusan ini menjadi penegasan kembali sikap politik luar negeri Indonesia yang konsisten, yaitu mendukung kemerdekaan Palestina dan mendorong terciptanya perdamaian abadi.
“Indonesia tidak sedang mengubah arah, tetapi memperkuat posisi. Ini adalah bagian dari ikhtiar diplomasi damai untuk Palestina,” ujar Efriza, seorang pengamat politik dan akademisi, menanggapi langkah strategis ini.
Peran dan Mandat Dewan Perdamaian Gaza
Board of Peace Gaza dibentuk sebagai badan yang bertugas mengawal proses transisi di Gaza, mulai dari pembentukan pemerintahan teknokratis hingga pelaksanaan rekonstruksi wilayah. Dewan ini juga berperan penting dalam memobilisasi dana, investasi, serta menjaga stabilitas keamanan, yang semuanya didasarkan pada Rencana Komprehensif 20-Point Roadmap yang didukung oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB.
Pemerintah Indonesia memutuskan bergabung di tengah forum internasional sebagai langkah percepatan bantuan nyata bagi rakyat Palestina.
“Kami ingin memastikan bantuan kemanusiaan dapat terealisasi secara nyata di lapangan, tidak hanya berhenti pada pernyataan politik,” kata seorang sumber di Kementerian Luar Negeri.
Indonesia tercatat sebagai salah satu negara pelopor, bersama dengan Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Amerika Serikat. Inisiatif ini bertujuan memperkuat dukungan internasional terhadap solusi dua negara sebagai jalan keluar konflik Palestina–Israel.
Menurut pemerintah, keputusan bergabung tersebut sejalan dengan amanat Pembukaan UUD 1945. “Konstitusi kita jelas, Indonesia harus ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri RI.
